Manfaat Budaya DevOps untuk Sektor Pemerintahan

Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari metode DevOps. DevOps adalah jembatan penghubung yang menghubungkan bagian koding, server, dan tester dari sebuah aplikasi atau program. Jika metode ini diterapkan dengan benar, maka metode ini dapat berfungsi dengan baik di berbagai proses bisnis. Manfaat budaya DevOps juga dapat terjadi pada sektor pemerintahan. Seperti yang kita ketahui tujuan di sector permerintahan adalah pelayanan publik. Kepuasan masyarakat adalah hal utama yang harus diperhatikan dalam pelayanan pubik. Dengan DevOps, karyawan pegawai negeri atau sektor pemerintahan dapat menghasilkan peningkatan kinerja yang signifikan. Hasilnya, mereka dapat melayani masyarakat dengan lebih baik sehingga pelayanan publilk dapat berjalan lancar.

Beberapa Manfaat Budaya DevOps Untuk Instansi Pemerintahan Indonesia

manfaat budaya devops untuk instansi pemerintahan di Indonesia

Berikut ini Anda akan melihat beberapa penjelasan singkat tentang manfaat DevOps untuk sektor pemerintahan terutama pelayanan publik.

  1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

    Pada saat memanfaatkan layanan publik, masyarakat tentunya memiliki berbagai tanggapan atau feedback yang harus didengarkan oleh pihak pemerintah. Sebagai contoh, masyarakat yang melakukan rekam data E-KTP memiliki masukan tentang program yang digunakan untuk merekam tandatangan. Mungkin program e-KTP itu terlalu lambat untuk dijalankan sehingga menambah panjang antrian dan tidak efektif. Pihak pemerintah tentunya harus segera menanggulangi masalah ini dengan cara memperbaharui program e-KTP atau aplikasi perekam tandatangan. Metode DevOps memberikan siklus rilis yang pendek sehingga siklus umpan baliknya juga lebih cepat. Dengan hal ini, maka akan ada kemampuan lebih dalam menguji kepuasan masyarakat yang menggunakan program dari instansi anda. Dengan feedback yang diproses lebih cepat, pembaharuan aplikasi atau program juga lebih cepat. Alhasil, masalah dapat diselesaikan dengan lebih cepat pula. Ini merupakan salah satu manfaat budaya DevOps yang paling utama untuk sektor pemerintahan.

  2. Meningkatkan Kecepatan Menanggapi Perubahan

    Melayani masyarakat berarti harus beradaptasi dengan berbagai kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Untuk tetap relevan dan menjaga kepuasan masyarakat, perlu sebuah aplikasi atau program yang dapat berubah dengan cepat sesuai dengan kondisi. Di sinilah kita dapat melihat fungsi DevOps secara signifikan. DevOps dapat secara otomatis memperbaharui dan merilis program secara berkala. Alhasil, programmer tidak usah melakukan tugas berulang-ulang. Aplikasi atau program yang selalu up-to-date dan dapat berfungsi secara maksimal tentunya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat sehingga sektor publik dapat berjalan dengan lebih lancar dan efisien.

  3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

    Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, diperlukan suatu program atau sistem yang handal dan minim kesalahan. Program tersebut harus mampu untuk mengembalikan layanan publik ke kondisi normal apabila terjadi suatu kesalahan atau error. Program ini harus dilengkapi dengan loop umpan balik yang cepat dan memiliki kecepatan rilis yang tinggi. Salah satu prinsip dari DevOps adalah memperkuat dan memperpendek loop umpan balik. Dengan DevOps, loop umpan balik akan lebih cepat dan efisien sehingga akan mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang handal dan signifikan.

  4. Membuat Operasional Lebih Efisien

    Sistem DevOps dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil yang paling efisien termasuk dengan mengurangi limbah material dan waktu tunggu terhadap proses yang tak penting. Selain untuk menghemat waktu, manfaat budaya DevOps tentunya juga dapat menghemat biaya operasional. Seperti yang kita ketahui, seluruh sektor di dunia pemerintahan mempunyai anggaran. Tidak semuanya dapat dilakukan semena-mena karena sudah ada anggaran tertentu sesuai dengan APBD. DevOps dapat digunakan untuk menjaga budget tetap di dalam anggaran. Pemerintah tak perlu lagi menganggarkan dana banyak pada sektor infrastruktur IT karena DevOps akan membuat operasional program tetap efisien.

  5. Meningkatkan Kehandalan Pelayanan

    Sektor pemerintahan adalah sektor publik di mana masyarakat akan berbondong-bondong menghampiri bagian pelayanan tersebut untuk mendapatkan ijin atau surat tertentu. Hal ini akan membuat pelayanan publik diharuskan untuk memiliki ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini berkaitan dengan kepuasan masyarakat. Dengan memanfaatkan metode DevOps, tugas-tugas atau proyek-proyek yang tergolong besar tidak harus dilakukan dalam satu waktu dan satu wadah. Mereka dapat di potong dan dibagi-bagi menjadi potongan atau porsi yang lebih kecil sehingga mudah untuk dibagi rata dan disebar pada beberapa orang untuk dikerjakan. Pembuatan aplikasi internal maupun aplikasi eksternal untuk kepentingan publik pun dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efisien.

  6. Memberi Perbaikan Terus-Menerus

    Ada tiga prinsip dasar yang digunakan saat mengoperasikan DevOps. Ke-tiga prinsip ini dikenal dengan istilah “The Three Ways of DevOps”. Salah satu dari ketiga prinsip ini adalah pemikiran sistem, pembelajaran terus-menerus. Ya, prinsip DevOps memang berdasar pada budaya belajar secara kontinuitas sehingga akan ada perbaikan secara terus-menerus. Jika sektor pemerintahan mengaplikasikan hal ini pada infrastruktur IT, maka akan tercipta lingkungan pembelajaran yang berdampak baik bagi karyawan dan program yang tercipta itu sendiri. Dengan hasil ini, layanan sektor publik akan semakin tercipta nyata, efisien, dan cepat. Metode DevOps memang akan sangat baik jika diaplikasikan pada setiap sektor pelayanan publik di Indonesia.

  7. Lebih Terukur dan Transparan

    Dengan peningkatan terus menerus dalam transformasi digital, segala hal akan diproses dan terekam dengan baik. Sebagian hasil rekaman tersebut dapat dipublikasikan ke publik melalui website pemda dan website kementrian. Kebutuhan anggaran pengadaan barang fisik dan jasa dapat lebih terukur. Seluruh pihak yang berkepentingan dapat memeriksa dasar dari kebutuhan anggaran berdasar historis utilitas dan pelaporan lainnya. Hasilnya, rencana pengadaan dengan cara berlebihan dapat menurun drastis. Disamping itu, seluruh pengadaan dapat di tampilkan secara terbuka. Tidak seperti sekarang yang hanya bersifat di publikasikan alkadarnya. Sistem e-procurement di Indonesia saat ini masih jauh dari apa yang dapat dikatakan sebagai hal yang transparan. Dengan DevOps, sistem pengadaan selain memiliki dasar, juga dapat ditambahkan fitur-fitur yang lebih informatif. Selain pihak yang berkepentingan, masyarakat pun dapat mengawasi proses pengadaan di pemerintahan.

Manfaat tersebut diatas memang dalam kondisi yang ideal, dimana seluruh pihak benar-benar berkomitmen untuk membuat Indonesia lebih maju. Penerapan budaya DevOps tersebut hanya bisa berhasil jika dilakukan di seluruh lapisan pemerintahan. Ini dapat membutuhkan waktu 1 – 2 tahun, dan jika sudah diterapkan maka transformasi digital diseluruh tingkat pemerintahan akan semakin cepat.

Pemerintah Indonesia, dapat menggandeng sebuah konsultan teknologi informasi di Indonesia yang telah berpengalaman secara internasional. Namun, perlu di catat bahwa konsultan tersebut tidak akan mau jika diajak proses pengadaan yang tidak fair, alias proses pengadaan yang terinklusi markup.

Semoga penjelasan mengenai manfaat budaya DevOps untuk instansi pemerintahan di Indonesia ini dapat sampai ‘ke telinga” para pemimpin executive, legislatif dan yudikatif. Sehingga, cepat terealisasi dan bisa masa-masa korupsi di Indonesia semakin sirna.

 

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *